Artikel Hukum

Artikel Hukum

Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi

21 Apr 2026
30
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL LEGISLASI INDONESIA (Vol. 16, No. 2), Juni 2019, 203-213

Artikel Hukum

Pemuatan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

21 Apr 2026
24
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL EKSEKUSI (Vol. 3, No. 1), Juni 2021, 30-45

Artikel Hukum

Problematika Pembatasan Calon Kepala Desa

21 Apr 2026
31
0

T.E.U. Orang/Badan: IRWANSYAH; ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL GRONDWET (Vol. 2, No.2), Juni 2023, 238-250

Artikel Hukum

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

21 Apr 2026
26
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL LEGISLASI INDONESIA (Vol. 13, No. 2), Juni 2016, 145-152

Artikel Hukum

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

21 Apr 2026
47
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL LEGISLASI INDONESIA (Vol. 13, No. 4), 2016, 359-368

Artikel Hukum

Tindak Lanjut Lembaga Legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang

21 Apr 2026
24
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL HUKUM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Vol. 2, No. 1), Mei 2016, 23-30

Artikel Hukum

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata

21 Apr 2026
52
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL YUDISIAL (Vol. 12, No. 1), April 2019, 105-120

Artikel Hukum

Judicial Review dan Legislative Review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

21 Apr 2026
33
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL LEGISLASI INDONESIA (Vol. 17, No. 1), 2020, 51-61

Artikel Hukum

Mahkamah Konstitusi sebagai Netralizer terhadap Lembaga Politik

21 Apr 2026
24
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL RECHTSVINSING (Volume 2, Nomor 3), 2013, 315-330

Artikel Hukum

Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

21 Apr 2026
21
0

T.E.U. Orang/Badan: ALI MARWAN HSB
Sumber: JURNAL LEGISLASI INDONESIA (Vol. 14 No. 1), 2017, 109-122

JDIH Kabupaten Tapanuli Tengah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemuatan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Problematika Pembatasan Calon Kepala Desa

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Tindak Lanjut Lembaga Legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata

Judicial Review dan Legislative Review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi sebagai Netralizer terhadap Lembaga Politik

Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

JDIH Kabupaten Tapanuli Tengah

Navigasi

Kontak Kami

Statistik Pengunjung

Bagaimana JDIH Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah?

Artikel Hukum

JDIH Kabupaten Tapanuli Tengah

Navigasi

Kontak Kami

Statistik Pengunjung

Bagaimana JDIH Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah?

Filter Pencarian Produk Hukum